JOGJA PUSARAN ONLINE-Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tercatat memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di atas rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan, dengan jarak PDRB per kapita hampir empat kali lipat antara wilayah tertinggi dan kabupaten dengan capaian terendah.
Secara dinamis, berdasarkan pertumbuhan nominal PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) periode 2020–2025, belum terdapat kabupaten/kota di DIY yang mampu tumbuh di atas rata-rata provinsi secara bersamaan dari sisi PDRB per kapita dan pertumbuhan populasi.
Hal tersebut menjadi salah satu isu dalam Yogyakarta Economic Symposium (YES) 2026 yang digelar di Kasultanan Grand Balroom, Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (3/9).
Forum yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta tersebut menjadi ruang kolaborasi akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan gagasan kebijakan berbasis riset.
Dalam sambutannya, Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyambut baik penyelenggaraan YES 2026. Menurutnya, tema yang diangkat menjadi momentum untuk membaca arah pembangunan ekonomi secara lebih jernih, menjaga pertumbuhan, memperluas manfaat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah perubahan yang semakin cepat.
Ia berharap rekomendasi yang lahir dari forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi diterjemahkan menjadi agenda kerja nyata.
“Simposium ini hendaknya tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi bergegas bergerak menjadi agenda kerja yang nyata,” katanya.
Ni Made menekankan sejumlah agenda yang perlu diperkuat, mulai dari pengembangan UMKM agar naik kelas, perluasan akses pembiayaan yang sehat, peningkatan kualitas pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, hingga penyiapan generasi muda agar mampu memasuki ekosistem ekonomi baru.
“Semoga simposium ini menjadi ruang untuk menajamkan arah, mempertemukan gagasan, dan melahirkan langkah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendukung berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pemerataan.
Menurutnya, data yang dipaparkan dalam YES 2026 menunjukkan perekonomian DIY masih banyak ditopang oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sekitar dua pertiga aktivitas ekonomi DIY disebut berasal dari kedua wilayah tersebut.
“Kalau melihat data yang ada di Yogyakarta, secara umum dua pertiganya itu di-support oleh Sleman dan Kota Yogyakarta,” jelas Wawan.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pertumbuhan ekonomi DIY belum sepenuhnya merata. Wilayah seperti Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul masih membutuhkan penguatan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.
“Yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana pertumbuhan ini bisa lebih merata, termasuk ke wilayah Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul,” katanya.
Wawan juga menjelaskan, untuk Kota Yogyakarta, salah satu sektor yang terus didorong sebagai penggerak ekonomi adalah industri kreatif. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memperluas pasar dan naik kelas.
“Kita berharap market untuk pengembangan UMKM semakin luas. Pemerintah tentu perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan Kadin serta stakeholder lainnya sehingga UKM kita bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas,” jelasnya.
Menurut Wawan, digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pasar bagi UMKM. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga terus memberikan pelatihan digital kepada pelaku UMKM.
“Digitalisasi otomatis menjadi sesuatu yang penting. Dari Diskominfosan Jogja juga banyak melakukan pelatihan untuk para UMKM dan bersinergi dengan komunitas-komunitas yang ada, baik karang taruna, dinas maupun organisasi lainnya,” katanya.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo mengatakan, perekonomian DIY masih menunjukkan kinerja positif. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,8 persen.
Pertumbuhan tersebut sejalan dengan aktivitas pariwisata dan perdagangan masyarakat yang tetap terjaga.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi DIY antara lain didorong industri pengolahan yang tumbuh 5,4 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,56 persen, serta konstruksi sebesar 7,82 persen.
Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum sejalan dengan peningkatan okupansi hotel dan aktivitas kunjungan wisatawan. Sementara sektor konstruksi tumbuh seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur fisik di DIY.
“Di tengah pertumbuhan tersebut, tekanan inflasi DIY juga masih terkendali. Pada Agustus 2026, inflasi tahunan DIY tercatat sebesar 3,07 persen, masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen,”ujarnya.
Sri Darmadi menuturkan YES 2026 merupakan transformasi dari Jogja Economic Forum yang telah digelar secara tahunan sejak 2022. Mulai 2025, forum tersebut di rebranding menjadi Yogyakarta Economic Symposium sebagai bagian dari penguatan peran BI dalam menghadirkan forum ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis kajian kebijakan.
Pada 2026, YES mengusung tema “Mengakselerasi Ekonomi DIY yang Bertumbuh Inklusif dan Resilien Menuju Masyarakat DIY yang Sejahtera.”
Rangkaian YES 2026 juga menghadirkan kompetisi Call for Paper dan Essay for Register. Call for Paper mengangkat tiga tema utama, yakni transformasi ekonomi digital, penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta strategi ketahanan pangan.***
