JOGJA.PUSARAN.ONLINE – Wagub DIY, KGPAA Paku Alam X, menyoroti krusialnya sinkronisasi data antara level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Ego sektoral harus segera ditinggalkan agar tidak ada lagi tumpang tindih program penanggulangan kemiskinan di lapangan.
Instruksi tegas ini disampaikan Sri Paduka saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Selasa (21/07) di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Perbedaan data yang tidak sinkron antara provinsi dan kabupaten dinilai akan sangat membingungkan serta menyulitkan proses intervensi ke depannya.
Sikap keterbukaan antar daerah ini menjadi kunci utama agar seluruh program intervensi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. “Cara kita memulai adat baru adalah bagaimana membangun kolaborasi, sehingga tidak boleh lagi ada ego terkait kepemilikan data,” tegas Sri Paduka.
Langkah integrasi ini merupakan turunan langsung dari Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Aturan tersebut mengamanatkan penggunaan data tunggal guna memastikan program pemerintah berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.
Meskipun pusat telah memfasilitasi DTSEN sebagai basis data, daerah tetap diharuskan memiliki sistem manajemen data mandiri guna mengakomodasi kebijakan lokal. “Penanganan kemiskinan antar daerah tentu tidak sama, misalnya Kota Yogyakarta dan Bantul pasti pendekatannya berbeda karena karakter masyarakatnya juga berbeda,” imbuh Sri Paduka.
Menjawab instruksi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY bergerak cepat menyiapkan infrastruktur dan keamanan sistem berbagipakai data antardaerah. Langkah nyata ini diwujudkan melalui peluncuran dasbor integrasi antarsistem bernama Abipraya yang dapat diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui situs abipraya.jogjaprov.go.id.
Kepala Dinas Kominfo DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, memastikan bahwa seluruh kesiapan teknis dalam sistem Abipraya sudah dirancang dengan sangat matang. Ia menegaskan bahwa dasbor ini memiliki sistem perlindungan berlapis yang tidak memungkinkan penyalinan data secara sembarangan, sehingga potensi kebocoran informasi dapat dicegah dengan maksimal.
Pihaknya juga telah menyediakan layanan web service terintegrasi yang mempermudah proses sinkronisasi serta unggah data dari masing-masing wilayah ke provinsi. “Ada dua fungsi utama dalam data hub ini, yaitu untuk kolaborasi data kemiskinan dan data intervensi sebagai rujukan penanganan,” terang Wahyu.
Inovasi dari Kominfo ini dinilai sangat krusial bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY dalam mengejar target kemiskinan satu digit (9,6 persen). Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, menuturkan bahwa ketika sistem data semakin terintegrasi dengan aman, harapannya hal tersebut bisa meminimalkan inclusion dan exclusion error penerima bantuan.
Dukungan penyempurnaan basis data ini juga disuarakan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial DIY, Aria Nugrahadi, yang menyebutkan bahwa secara internal sistem penganggaran dan SOP di rumpun sosial sejatinya sudah terbangun baik. Kehadiran fasilitas data dari Kominfo ini diyakini akan semakin memperkuat regulasi pengelolaan lintas sektor untuk memastikan kualitas data tetap terjaga.
